Pemerintah Supaya Hapus Penyakit “Pendidikan Gratis”


Negara membutuhkan output pendidikan yang berkulitas

Penipuan massal ini tidak terasa telah menusuk jantung rakyat kecil, yang “tidak terasa” juga sudah memberi hiburan gratis di tengah kerusakan pengelolaan negara. Hati rakyat sudah terbeli dengan hanya sebuah tulisan “gratis”, Nurani rakyat sudah luluh dan terpaut dalam kerangka penyakit pendidikan gratis.

Penyakit Pendidikan Gratis sudah cukup berhasil memberi ketenangan dan ketentraman semu di hati “para pemirsa dan pembaca”, meskipun kenyataannya, masyarakat juga mengetahui bahwa tidak ada yang gratis dalam hal apapun di dunia ini, apalagi dunia pendidikan.

Maka, pemerintah sudah saatnya membuka komitmen untuk mencerdaskan anak bangsa dengan dialog cerdas dan komunikatif antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pendidikan, mengenai berbagai kebutuhan penyelenggaraan pembelajaran standard. Alokasi dana APBN 20% untuk Pendidikan, tidak mencita-citakan sebuah kenyataan pendidikan gratis. Angaran tersebut bertujuan untuk peningkatan mutu kualitas proses pendidikan agar output pendidikan juga berkualitas. Dunia mimpi tidak akan terjadi secara nyata tanpa kerja keras dan transaksi sosial dan tidak akan bebas dari biaya, yang pada zaman dulu dinamakan barter.

Pendidikan merupakan bagian dari interaksi sosial. Interaksi sosial tidak terjadi secara sepihak atau memihak. Di dalam pengelolaan kegiatan pendidikan, juga tidak bersifat sendirian, dimana prosesnya melibatkan berbagai elemen dan komponen, baik aspek internal ataupun aspek eksternalnya.

Secara garis besar, pendidikan memang dimulai “hanya” pada saat adanya guru dan murid atau peserta didik.  Proses transferisasi informasi dari guru menuju peserta didik tersebut “tidak” membutuhkan banyak peralatan dan perangkat yang mahal harganya. Mungkin yang diperlukan hanya sebuah alat tulis saja. Di sini sebenarnya sudah terjadi suatu kegiatan yang dinamakan pendidikan. Akan tetapi individu guru dan peserta didik, serta kerangka sosial yang meliputinya, tidaklah sesederhana itu. Seiring berkembangnya metode dan teknis dalam kegiatan pembelajaran, maka dibutuhkan juga berbagai peralatan pendidikan yang mumpuni dan layak sebagai sebuah perangkat pendidikan, agar hasil transferisasi ilmu dan karakter juga kompatible dengan situasi zaman kekinian. Maka adopsi berbagai perangkat pembelajaran dari bidang lainnya ke dalam dunia pendidikan juga keniscayaan. Keniscyaan ini menuntut sebuah transaksi agar transferisasi ilmu juga tidak menghasilkan kenihilan edukasi. Transaksi inilah yang menarik dunia lain harus masuk ke dalam berbagai metode teknis kegiatan pendidikan. Maka lahirlah konsep apa yang dinamakan pemodernan perangkat pendidikan, sehingga tidak mungkin kompatibelitas output pendidikan dicapai dengan serta merta, dan tanpa pembiayaan real.

Dari sini, sosialitas pendidikan di tengah masyarakat transaksional tidak dapat dihindari, walupun mungkin bisa untuk dieliminir seminimal mungkin, yang tidak mengkebiri garis pokok perangkat utama pembelajaran.

Dilihat dari keilmuan tinggi, jargon pendidikan gratis yang selama ini didengung-dengungkan oleh pemerintah, ternyata hanya sebuah mimpi siang bolong yang sifatnya sesaat untuk menghibur dan “ngemong” rakyat kecil kalangan menengah ke bawah. Pada kenyataannya tidak ada pendidikan yang digratiskan, yang melahirkan kegratisan mandiri. Yang dinamakan pendidikan gratis adalah semua biaya kegiatan  pendidikan, apapun namanya tetap gratis dan tidak ada penarikan dana dari orang tua atau wali peserta didik. Selama ini, adakah yang sudah melaksanakan pendidikan gratis? Tidak ada.  Sebab untuk makan satu piring dan garampun tidak gratis secara tetap.

Maka dari itu, sebaiknya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional, menghentikan dan menghapus spanduk-spanduk yang terpampang bertuliskan pendidikan gratis dan sebangsanya. Pemasangan “kode” gratis hanya akan menipu masyarakat luas, yang tergiur dan terbius, sehingga perangkap masuk ke sekolah pendidikan gratis semakin meningkat. Disebut perangkap, sebab setelah berjalan beberapa tahun belajar di sebuah sekolah, pada ujungnya juga ditarik dana tanpa rencana yang mencekik rakyat kecil. Masyarakat janganlah dididik dan dibesarkan dengan cara menipu dan pandai membuat kata-kata palsu untuk mencapai sebuah tujuan.

Alangkah baiknya jika pendidikan gratis diganti dengan tulisan pendidikan tidak gratis, sebab inilah kenyataannya dan masyarakat, melalui komite sekolah diajak untuk  berkomunikasi dialogis, membongkar positif berbagai macam perangkat yang mengharuskan adanya biaya dan transaksi dengan pihak-pihak eksternal di luar individu kegiatan pembelajaran.

Jargon Pendidikan Gratis untuk Menutupi “Gudik” Pemerintah

Semua memahami bahwa pengadilan rakyat adalah kekuatan yang tidak dapat dikalahkan oleh kekuatan apapun, kecuali mungkin dengan senjata militer. Ketika rakyat menderita dan hidup kesusahan, sementara pemerintah belum mampu menghapus penyelewengan dalam pengelolaan negara, maka dibutuhkan suatu formula untuk mencari selamat dan berperan sebagai tameng keamanan dari serangan rakyat. Jargon Pendidikan Gratis disusun sebagai strategi politik yang bertujuan semata-mata untuk meredam suara-suara perlawanan dari rakyat menengah ke bawah.

Kenyataan bahwa sekarang ini pemerintah sedang menderita penyakit “gudik” yang akut dan mewabah ke berbagai bidang pengelolaan, memaksa pemerintah untuk membungkam vokalitas rakyat secepatnya. Harapan pemerintah ternyata cukup terealiassi, sehingga masyarakat dengan tingkat pemikiran dangkal akan tergiur dan mudah tertipu dengan taktik Pendidikan Gratis ini. Penipuan massal ini tidak terasa telah menusuk jantung rakyat kecil, yang “tidak terasa” juga sudah memberi hiburan gratis di tengah kerusakan pengelolaan negara. Hati rakyat sudah terbeli dengan hanya sebuah tulisan “gratis”, Nurani rakyat sudah luluh dan terpaut dalam kerangka penyakit pendidikan gratis.

Penyakit Pendidikan Gratis sudah cukup berhasil memberi ketenangan dan ketentraman semu di hati “para pemirsa dan pembaca”, meskipun kenyataannya, masyarakat juga mengetahui bahwa tidak ada yang gratis dalam hal apapun di dunia ini, apalagi dunia pendidikan.

Maka, pemerintah sudah saatnya membuka komitmen untuk mencerdaskan anak bangsa dengan dialog cerdas dan komunikatif antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pendidikan, mengenai berbagai kebutuhan penyelenggaraan pembelajaran standard. Alokasi dana APBN 20% untuk Pendidikan, tidak mencita-citakan sebuah kenyataan pendidikan gratis. Angaran tersebut bertujuan untuk peningkatan mutu kualitas proses pendidikan agar output pendidikan juga berkualitas. Dunia mimpi tidak akan terjadi secara nyata tanpa kerja keras dan transaksi sosial dan tidak akan bebas dari biaya, yang pada zaman dulu dinamakan barter.

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s